Salah satu lembaga negara yang baru lahir setelah amandemen UUD NRI tahun 1945 adalah Komisi Yudisial. Salah satu tujuan dibentuknya Komisi Yudisial adalah...
- Untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat berdasarkan hukum yang berlaku
- Meningkatkan integritas hakim sebagai penentu keputusan hukum
- Mendukung terwujudnya kekuasaan kehakiman yang adil dan mandiri
- Menegakkan kode etik hakim dalam rangka membentuk hakim yang profesional
- Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim
Paham radikal dapat menyebar di lingkungan karena didahului oleh narasi radikal. Narasi ini bisa disampaikan atau disebarkan individu maupun kelompok. Bentuk narasi yang disebarkan adalah bentuk cerita yang bersifat ideologis atau politis, yang diarahkan untuk dilaksanakan secara mutlak bahkan jika perlu harus diwujudkan dalam bentuk kekerasan. Ciri kelompok radikal yang berkeinginan mengganti ideologi negara dengan ideologi agama tertentu dengan menolak sistem demokrasi yang ada, mengatakan bahwa Pancasila adalah salah atau thagut. Harus diganti dengan NKRI bersyariah atau negara transnasional dalam bentuk khilafah. Ciri-ciri kelompok radikal yang dikategorikan sebagai...
- Kelompok radikal melalui gerakan dakwah
- Kelompok radikal melalui politik
- Kelompok teroris
- Kelompok jihadis
- Kelompok radikal melalui dakwah, politik, dan teroris
Mengibarkan bendera setengah tiang pada tanggal 30 September dalam rangka memperingati G30S/PKI termasuk dalam wujud...
- Penghormatan pahlawan
- Bela negara
- Patriotisme
- Nasionalisme
- Cinta tanah air
Untuk meminimalisir kecurangan pada tes CPNS, pemerintah memutuskan menggunakan sistem CAT, karena dinilai sebagai terobosan jitu untuk mengatur penyelenggaraan aparatur negara yang bersih dan berwibawa. Terobosan tersebut sesuai dengan Pancasila sebagai...
- Pandangan hidup bangsa
- Paradigma pembangunan
- Perjanjian luhur
- Dasar Negara
- Jiwa kepribadian bangsa
BPUPKI yang beranggotakan 67 orang diketuai oleh Dr. Kanjeng Raden Tumenggung [KRT] Radjiman Wedyodiningrat dengan wakil ketua Ichibangase Yosio dan Raden Pandji Soeroso. Badan ini dibentuk sebagai upaya mendapatkan dukungan dari bangsa Indonesia dengan menjanjikan bahwa Jepang akan membantu proses kemerdekaan Indonesia. Sikap nasionalisme dari para tokoh BPUPKI adalah...
- Mempersiapkan rencana pergerakan proklamasi kemerdekaan
- Mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan tata pemerintahan untuk mendirikan bangsa yang merdeka
- Mewujudkan Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat
- Mempersiapkan kemerdekaan Indonesia
- Melakukan tata negara dan struktur pemerintahan
Suku Baduy merupakan salah satu suju yabg ada di Indonesia. Keberadaannya terisolasi dari keramaian publik. Mereka tidak menerima bantuan dari masyarakat luar kelompoknya. Mereka juga tidak memiliki cara hidup seperti masyarakat lainnya. Keadaan ini merupakan bukti bahwa...
- Kurang tanggapnya pemerintah dalam memberikan bantuan
- Pada dasarnya manusia hidup tanpa bantuan orang lain
- Pemerintah memberikan kebebasan hak kebudayaan warga negara
- Pemerintah tidak tanggap terhadap barang yang dibutuhkan warganya
- Penerimaan terhadap perubahan beroengaruh kepada cara kehidupan
Berdasarkan buku survei penilaian integritas dari KPK, integritas internal dimaknai sebagai tingkat integritas organisasi publik yang dinilai oleh pegawai yang bekerja dalam organisasi. Berikut ini yang merupakan indikator integritas internal adalah...
- Budaya antikorupsi, sistem organisasi, kepemimpinan organisasi, integritas kepegawaian
- Budaya organisasi, sistem antikorupsi, pengelolaan SDM, pengelolaan anggaran
- Budaya antikorupsi, kejujuran, rasa tanggung jawab, disiplin
- Kooperatif, kepemimpinan, budaya antikorupsi, sistem organisasi
- Kepemimpinan, kelengkapan administrasi, budaya antikorupsi, keberanian
Lima sila yang selama ini lebih kita kenal sebagai Pancasila merupakan produk dari rapat-rapat yang diadakan oleh suatu badan bernama BPUPKI. Kelima sila ini telah dibahas dan didiskusikan secara matang yang kemudian menjadi suatu gabungan sila-sila yang sempurna. Namun, sila yang kita anggap sempurna ini memang merupakan sebuah bukti nyata dan bukan sekedar tipuan. Telah terbukti bahwa apabila suatu sila dipisahkan dari sila-sila yang lain maka akan berakibat fatal bagi negara. Misalnya kosmopolitanisme yang berlawanan dengan sila ke...
- Sila ketiga karena merupakan bentuk kesetiaan kepada etnis atau suku tertentu
- Sila keempat karena menjadikan agama sebagai pedoman, bukan undang-undang hasil permusyawaratan
- Sila kelima karena menjadikan Indonesia berpaham komunisme
- Sila kedua karena membuat warga Indonesia menjadi individualis
- Sila kedua karena meyakini bahwa hak asasi manusia sangat dihargai melebihi sebuah negara itu sendiri
Sebagai insan yang baik dan berakhlak serta berbudi luhur, manusia Indonesia haruslah mampu menginterpretasikan Pancasila dalam setiap kehidupannya, menjadikan Pancasila sebagai pandangan hidup. Sikap dan perilaku yang mencerminkan pengamalan sila ke 4 adalah...
- Mengikuti pemilihan kepala daerah saat masa pandemi
- Mengikuti kegiatan pembelajaran tatap muka dengan mematuhi protokol kesehatan
- Membantu korban bencana alam di Makassar
- Beribadah di rumah saat pandemi
- Mendukung adanya bantuan sembako dari pemerintah
Pancasila merupakan suatu ideologi terbuka,di satu pihak kita harus mempertajam nilai-nilai abadi. Nilai-nilai abadi tersebut terdapat pada...
- Batang tubuh UUD
- Penjelasan UUD
- Setiap pasal dalam UUD
- Pembukaan UUD
- Tap MPR
Jawaban E.
Sesuai UUD Pasal 24B:Komisi Yudisial bersifat mandiri yang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim.
Sumber
Sesuai UUD Pasal 24B:Komisi Yudisial bersifat mandiri yang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim.
Sumber
Jawaban B
Berdasarkan soal, bahwa radikal hanya sebatas menyebarkan narasi pada lingkungan kelompok atau individu, tidak mencapai kekerasan. Dan ingin mengganti ideologi negara. Jika menyebarkan narasi dilingkungan tempat ibadah, maka dikategorikan dakwah. Maka jawaban yang tepat adalah kelompok radikal melalui politik.
Berdasarkan soal, bahwa radikal hanya sebatas menyebarkan narasi pada lingkungan kelompok atau individu, tidak mencapai kekerasan. Dan ingin mengganti ideologi negara. Jika menyebarkan narasi dilingkungan tempat ibadah, maka dikategorikan dakwah. Maka jawaban yang tepat adalah kelompok radikal melalui politik.
Jawaban D.
Nasionalisme berkaitan dengan perasaan/rasa cinta, dimana actionnya adalah meningkatkan, memelihara, mengembangkan, dan menghormati.
Nasionalisme berkaitan dengan perasaan/rasa cinta, dimana actionnya adalah meningkatkan, memelihara, mengembangkan, dan menghormati.
Jawaban A.
Pancasila sebagai pandangan hidup artinya bahwa semua aktivitas harus sesuai dengan Pancasila. Penggunaan CAT pada tes CPNS mencerminkan sikap jujur dan berupaya menghilangkan nepotisme. Tindakan nepotisme itu sendiri bertentangan dengan Pancasila sila ke lima.
Sumber
Pancasila sebagai pandangan hidup artinya bahwa semua aktivitas harus sesuai dengan Pancasila. Penggunaan CAT pada tes CPNS mencerminkan sikap jujur dan berupaya menghilangkan nepotisme. Tindakan nepotisme itu sendiri bertentangan dengan Pancasila sila ke lima.
Sumber
Jawaban B
Tugas BPUPKI adalah mempelajari dan menyelidiki hal-hal yang berhubungan dengan segi politik, ekonomi, tata pemerintahan, dan aspek lain yang diperlukan dalam usaha mencapai kemerdekaan Indonesia.
Sumber
Tugas BPUPKI adalah mempelajari dan menyelidiki hal-hal yang berhubungan dengan segi politik, ekonomi, tata pemerintahan, dan aspek lain yang diperlukan dalam usaha mencapai kemerdekaan Indonesia.
Sumber
Jawaban C.
Pemerintah memberi kebebasan kepada masyarakat Baduy untuk hidup dengan cara mereka masing masing. Bahkan pemerintah melindungi wilayah mereka agar tidak terkikis oleh zaman dengan cara mengusulkan menjadi cagar budaya.
Sumber
Pemerintah memberi kebebasan kepada masyarakat Baduy untuk hidup dengan cara mereka masing masing. Bahkan pemerintah melindungi wilayah mereka agar tidak terkikis oleh zaman dengan cara mengusulkan menjadi cagar budaya.
Sumber
Jawaban B
4 INDIKATOR INTEGRITAS INTERNAL:
BUDAYA ORGANISASI
Meliputi transparansi, konflik kepentingan, keberadaan calo, nepotisme, suap, kerugian negara, dan penyalahgunaan wewenang oleh atasan.
SISTEM ANTIKORUPSI
Meliputi keberadaan dan efektivitas sistem antikorupsi.
PENGELOLAAN SDM
Meliputi proses rekrutmen, promosi, mutasi, dan kebijakan peningkatan kualitas SDM.
PENGELOLAAN ANGGARAN
Meliputi pengelolaan Anggaran, penyelewengan anggaran, perjalanan fiktif, dan pemotongan honor tak resmi.
Sumber
4 INDIKATOR INTEGRITAS INTERNAL:
BUDAYA ORGANISASI
Meliputi transparansi, konflik kepentingan, keberadaan calo, nepotisme, suap, kerugian negara, dan penyalahgunaan wewenang oleh atasan.
SISTEM ANTIKORUPSI
Meliputi keberadaan dan efektivitas sistem antikorupsi.
PENGELOLAAN SDM
Meliputi proses rekrutmen, promosi, mutasi, dan kebijakan peningkatan kualitas SDM.
PENGELOLAAN ANGGARAN
Meliputi pengelolaan Anggaran, penyelewengan anggaran, perjalanan fiktif, dan pemotongan honor tak resmi.
Sumber
Jawaban D
Bila negara kita hanya berpedoman pada sila ke-1 tanpa adanya dukungan-dukungan dari sila-sila yang lain, maka landasan negara akan berubah menjadi teokrasi absolut. Teokrasi merupakan suatu bentuk pemerintahan dimana prinsip-prinsip Ilahi memegang peran utama. Hal ini tentu akan berakibat pada perpecahan karena Indonesia yang terdiri atas berbagai macam suku, agama, ras, dan budaya.
Pemisahan sila ke-2 dari sila yang lain dapat berujung pada suatu komunitas yang kosmopolitan alias individualis. Hal ini tentu bertolak belakang dengan jiwa kita sebagai bangsa Indonesia di mana kita mengutamakan kebersamaan demi tercapainya tujuan bersama.
Pada sila ke-3 yang berbunyi "persatuan Indonesia", pemisahan sila ini mampu menimbulkan chauvinisme. Chauvinisme merupakan suatu kesetiaan kepada pihak atau keyakinan tanpa mau mempertimbangkan pandangan-pandangan lain sebagai alternatif. Hal ini berdampak buruk khususnya bila ingin menjalin suatu hubungan persahabatan dengan negara lain.
Kemungkinan yang dapat terjadi saat sila ke-4 dipisahkan adalah munculnya demokrasi liberal. Kita sebagai bangsa Indonesia tidak cocok bila menanamkan sistem demokrasi liberal. Hal ini bertujuan untuk meratakan proses pembangunan di Indonesia.
Yang terakhir adalah pemisahan sila ke-5 dari sila yang lain. Pemisahan ini akan berdampak pada kelahiran faham komunis di Indonesia. Kita sebagai Bangsa Indonesia tentu juga mementingkan hak-hak asasi manusia seperti hak untuk memiliki. Sedangkan dalam faham komunis, hak untuk memiliki tidak diakui.
Bila negara kita hanya berpedoman pada sila ke-1 tanpa adanya dukungan-dukungan dari sila-sila yang lain, maka landasan negara akan berubah menjadi teokrasi absolut. Teokrasi merupakan suatu bentuk pemerintahan dimana prinsip-prinsip Ilahi memegang peran utama. Hal ini tentu akan berakibat pada perpecahan karena Indonesia yang terdiri atas berbagai macam suku, agama, ras, dan budaya.
Pemisahan sila ke-2 dari sila yang lain dapat berujung pada suatu komunitas yang kosmopolitan alias individualis. Hal ini tentu bertolak belakang dengan jiwa kita sebagai bangsa Indonesia di mana kita mengutamakan kebersamaan demi tercapainya tujuan bersama.
Pada sila ke-3 yang berbunyi "persatuan Indonesia", pemisahan sila ini mampu menimbulkan chauvinisme. Chauvinisme merupakan suatu kesetiaan kepada pihak atau keyakinan tanpa mau mempertimbangkan pandangan-pandangan lain sebagai alternatif. Hal ini berdampak buruk khususnya bila ingin menjalin suatu hubungan persahabatan dengan negara lain.
Kemungkinan yang dapat terjadi saat sila ke-4 dipisahkan adalah munculnya demokrasi liberal. Kita sebagai bangsa Indonesia tidak cocok bila menanamkan sistem demokrasi liberal. Hal ini bertujuan untuk meratakan proses pembangunan di Indonesia.
Yang terakhir adalah pemisahan sila ke-5 dari sila yang lain. Pemisahan ini akan berdampak pada kelahiran faham komunis di Indonesia. Kita sebagai Bangsa Indonesia tentu juga mementingkan hak-hak asasi manusia seperti hak untuk memiliki. Sedangkan dalam faham komunis, hak untuk memiliki tidak diakui.
Jawaban A
Mengikuti pilkada saat pandemi merupakan salah satu pengamalan sila ke 4 terutama butir 10, yaitu mempercayakan kepada para wakil rakyat untuk melaksanakan permusyawaratan. Untuk dapat melaksanakan permusyawaratan, tentunya wakil rakyat harus dipilih terlebih dahulu.
Sumber
Mengikuti pilkada saat pandemi merupakan salah satu pengamalan sila ke 4 terutama butir 10, yaitu mempercayakan kepada para wakil rakyat untuk melaksanakan permusyawaratan. Untuk dapat melaksanakan permusyawaratan, tentunya wakil rakyat harus dipilih terlebih dahulu.
Sumber
Jawaban D
Nilai dasar pancasila yang abadi terdapat di dalam Pembukaan UUD 1945 yang terkandung ke dalam empat alineanya.
Alinea pertama memuat keyakinan pada kemerdekaan hak segala bangasa karena adanya perikemanusiaan dan keadilan maka penjajahan harus dihapuskan dari muka bumi merupakan konsekuensi logis dari keyakinan itu.
Alinea kedua memuat cita-cita nasional sekaligus cita-cita kemerdekaan Indonesia, yaitu negara merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.
Alinea ketiga memuat watak aktif bangsa Indonesia yang menyatakan kemerdekaan untuk mencapai kehidupan kebangsaan yang bebas tetapi religious dengan kesadaran rahmat Allah Yang Mahakuasa, serta didorong oleh keinginan luhur.
Alinea keempat memuat arahan mengenai tujuan negara, susunan negara, sistem pemerintahan dan dasar negara.
Sumber
Nilai dasar pancasila yang abadi terdapat di dalam Pembukaan UUD 1945 yang terkandung ke dalam empat alineanya.
Alinea pertama memuat keyakinan pada kemerdekaan hak segala bangasa karena adanya perikemanusiaan dan keadilan maka penjajahan harus dihapuskan dari muka bumi merupakan konsekuensi logis dari keyakinan itu.
Alinea kedua memuat cita-cita nasional sekaligus cita-cita kemerdekaan Indonesia, yaitu negara merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.
Alinea ketiga memuat watak aktif bangsa Indonesia yang menyatakan kemerdekaan untuk mencapai kehidupan kebangsaan yang bebas tetapi religious dengan kesadaran rahmat Allah Yang Mahakuasa, serta didorong oleh keinginan luhur.
Alinea keempat memuat arahan mengenai tujuan negara, susunan negara, sistem pemerintahan dan dasar negara.
Sumber

