LATIHAN SOAL DAN PEMBAHASAN SKD TWK CPNS [PART 3] - Kikiholmes

1. Salah satu manifestasi penting Pancasila sila ke 2 yaitu kesamaan hak dalam memperoleh pendidikan. Sarjana Mendidik di Daerah Terluar, Terdepan, idan Tertinggal atau biasa disingkat dengan SM3T merupakan salah satu program pengabdian sarjana pendidikan dalam menerapkan pemerataan pendidikan di daerah 3T selama satu tahun. Program SM3T merupakan salah satu program yang memfungsikan Pancasila sebagai

   1. Perjanjian luhur
   2. Dasar negara
   3. Cita-cita dan tujuan nasional
   4. Kepribadian bangsa
   5. Paradigma pembangunan nasional
Jawaban C.

Program SM3T sesuai dengan tujuan negara yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Tersirat juga pada Alinea II: negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Pada Alinea IV: melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.



2. Konflik antara etnis Rohingya dengan mayoritas penduduk Myanmar yang mayoritas beragama budha seolah tak berkesudahan. Puluhan ribu warga Rohingya terlunta-lunta mengungsi ke negara lain termasuk Indonesia. Di Myanmar, etnis Rohingya tidak diakui sebagai warga negara. Mereka kesulitan memperoleh akses pendidikan, kesehatan, dan perumahan yang layak. Kekerasan juga terus terjadi. Peran Indonesia pada konflik tersebut adalah...

   1. Peresmian aliansi lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dalam bidang kemanusiaan
   2. Mengutus TNI untuk membantu meredakan konflik Rohingya
   3. Mendirikan rumah ibadah agar dapat menjadi tempat berkumpul warga yang tidak mempunyai rumah
   4. Meredam konflik dengan mengajak gencatan senjata
   5. Melindungi rumah ibadah islam
Jawaban A

Silahkan baca artikel berikut



3. Wacana DPRD untuk meminta keterangan terkait kebijakan penyelenggaraan Formula E di Jakarta kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terus bergulir. Secara umum, sampai saat ini, baru dua fraksi yaitu PDIP dan PSI, yang menyatakan setuju untuk mendukung wacana tersebut. Meski tujuh fraksi menyatakan tidak setuju, namun kedua fraksi tersebut mencoba meminta keterangan kepada Gubernur DKI Jakarta terkait penggunaan APBD dalam kebijakannya. Jika nantinya wacana ini berhasil, dan ditemukan adanya kejanggalan pada kebijakan ini, selanjutnya DPRD dapat melakukan upaya lanjutan yang bertujuan untuk menetapkan Gubernur Anies Baswedan melakukan kebijakan atau tidak. Upaya DPRD ini dalam rangka penggunaan hak...

   1. Interpelasi
   2. Angket
   3. Menyatakan pendapat
   4. Mengajukan pertanyaan
   5. Menyampaikan aspirasi
Jawaban A.

Kata kunci pada soal di atas yaitu meminta keterangan. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, khususnya terkait pelaksanaan fungsi pengawasan, DPR dibekali 3 hak, yakni:

1. Hak Interpelasi
Hak DPR untuk meminta keterangan kepada Pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

2. Hak Angket
Hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang/kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

3. Hak Menyatakan Pendapat
Hak DPR untuk menyatakan pendapat atas:
- Kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau di dunia internasional;
- Tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket; atau dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum.



4. Udin adalah seorang warga negara Indonesia yang ingin menggunakan hak politiknya dengan memgakukan diri sebagai anggota DPD RI. Dalam melakukan pendaftaran ke Komisi Pemilihan Umum, Udin menemukan masalah. Udin didiskualifikasi karena dianggap tidak memenuhi kualifikasi sebagai calon DPD RI sebab dia masih menjadi anggota aktif dari suatu partai politik. Hal ini bertentangan dengan Peraturan Pelaksana dari Undang Undang. Namun Udin merasa keputusan KPU tersebut adalah janggal. Sebab Undang-Undang Pemilu tidak melarang anggota partai politik untuk mencalonkan diri asalkan ia bukan usulan langsung dari partai politik dan bukan merupakan anggota dewan partai. Jika Udin ingin memprotes keputusan KPU, maka ia harus ke...

   1. Bawaslu
   2. KPU
   3. Panwaslu
   4. MK
   5. MA
Jawaban D.

Kata kunci pada soal tersebut yaitu menguji peraturan undang-undang.

Tugas/Kewenangan MK yaitu:
Kewenangan Mahkamah Konstitusi diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Bab III pasal 10 yaitu Mahkamah konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir untuk:
- Menguji undang-undang terhadap UUD RI tahun 1945
- Memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD RI tahun 1945
- Memutuskan pembubaran partai politik Memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum




5. Negara x mengklaim bahwa tari kecak adalah tari khas negara tersebut, kita sebagai warga negara indonesia tidak tinggal diam, akan kasus tersebut krn peduli akan budaya bangsa, sikap sbg warganegara mencerminkan sikap?

   1. Nasionalisme
   2. Patriotisme
   3. Integritas
   4. Bela Negara
   5. Cinta tanah air
Jawaban A.

Kata kunci di soal yaitu mengenai identitas negara tari kecak. jika disebutkan di dalam soal suatu identitas, maka jawabannya adalah nasionalisme.



6. Saat pandemi Covid-19 ini, angka kasus terpapar di Indonesia masih tinggi dan pemerintah mengambil langkah cepat dengan melarang mudik ke kampung halaman agar tidak terjadi lonjakan kasus seperti di India. Ahsan lebaran tahun ini tidak pulang, karena ingin mematuhi peraturan pemerintah. Perilaku Ahsan mencerminkan sila ke ...

   1. Pertama
   2. Kedua
   3. Ketiga
   4. Keempat
   5. Kelima
Jawaban 4.

Melaksanakan hasil musyawarah, dalam hal ini peraturan pemerintah, merupakan pengamalan dari sila ke 4.



7. Pada tahun 1908 terjadi perubahan kebijakan strategi perjuangan dalam menghadapi kolonialisme bangsa barat di Indonesia. Perubahan tersebut dilatarbelakangi oleh adanya faktor internal dan eksternal gerakan kebangkitan nasional. Salah satu faktor internal kebangkitan nasional yaitu politik etis, yang digagas oleh Theodore van Deventer. Politik etis meliputi

   1. Kesejahteraan, pengairan, pendidikan.
   2. Infrastruktur, pendidikan, transportasi
   3. Infrastruktur, pendidikan, pertanian.
   4. Pendidikan, pengairan, perpindahan penduduk.
   5. Perpindahan penduduk, infrastruktur, kesejahteraan.
Jawaban D.

Dilansir Encyclopaedia Britannica [2015], pada kebijakan politik etis bantuan keuangan dari Belanda akan dikhususkan untuk perluasan layanan kesehatan dan pendidikan dan penyediaan layanan penyuluhan pertanian yang dirancang untuk merangsang pertumbuhan ekonomi desa.

Politik Etis terdiri dari:

- Emigrasi atau perpindahan penduduk
Program emigrasi dipakai pemerintah Belanda untuk pemerataan penduduk di Pulau Jawa dan Madura. Karena di dua pulau tersebut jumlah penduduk pada 1900 mencapai 14 juta jiwa. Apalagi kawasan perkebunan yang begitu luas di luar Pulau Jawa tidak sebanding dengan kawasan pemukiman yang semakin sempit. Mereka juga ditempatkan diperkebunan-perkebunan sebagai pekerja. Karena banyak pemilik perkebunan yang meminta dan membutuhkan pegawai.

- Edukasi
Edukasi merupakan program peningkatan mutu sumber daya manusia dan pengurangan jumlah buta huruf rakyat yang berimplikasi baik untuk pemerintah Belanda.

- Irigasi atau pengairan
Pada pengairan pemerintah Belanda membangun dan memperbaiki irigasi. Membangun bendungan besar penampung hujan untuk keperluan pertanian. Pemerintah Belanda juga melakukan perbaikan sanitasi untuk mengurangi penyakit.
Sumber



8. Pada pasca kemerdekaan RI, sempat terjadi berbagai peristiwa yang menimbulkan banyak pemberontakan yang menyebabkan kerusuhan yang merampas ketidakpercayaan rakyat kepada pemerintah hingga timbul Dekret Presiden pada 5 Juli 1959. Yang bukan merupakan isi Dekret Presiden tersebut adalah...

   1. Pembubaran konstituante
   2. Pemberlakuan kembali UUD 1945
   3. Penghapusan KNIP menjadi kabinet
   4. Membentuk DPRS
   5. Pembentukan DPAS
Jawaban C

Silahkan kunjungi Sumber berikut



9. Pada masa sekarang ini banyak sekali orang yang melakukan tindak pidana korupsi. Hal itu dilakukan karena tidak adanya integritas. Cara yang dapat dilakukan untuk membangun integritas adalah...

   1. Jujur, berani, semangat
   2. Adil, tanggung jawab, cerdas
   3. Sederhana, jujur, rendah hati
   4. Jujur, adil, setia
   5. Jujur, disiplin, tanggung jawab
Jawaban E.

Nilai integritas inti, yaitu jujur, bertanggung jawab, dan disiplin. Berintegritas jujur adalah lurus hati, tidak curang dan tidak berbohong. Sementara tanggung jawab memiliki arti siap menanggung akibat dari perbuatan yang dilakukan alias tidak buang badan. Adapun disiplin merupakan sikap taat terhadap peraturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis.
Sumber



10. Jika RUU tidak mendapat persetujuan bersama antara presiden dan DPR maka...

    1. Dapat diajukan lagi setelah mempertimbangkan ketidaksetujuan DPR pada masa itu
    2. Diajukan kembali saat sidang DPR berikutnya
    3. Langsung berlaku walaupun tidak ditandatangani oleh presiden, terhitung 30 hari sejak tanggal sidang terakhir
    4. Tidak boleh diajukan kembali ke persidangan DPR masa itu
    5. Langsung berlaku karena DPR hanya diperlukan untuk pertimbangan.
Jawaban D

Menurut Pasal 22 ayat 3 UUD 1945: RUU yang tidak mendapatkan persetujuan antara Presiden dan DPR tidak boleh diajukan lagi pada persidangan DPR masa itu.
Sumber

Related Posts