LATIHAN SOAL DAN PEMBAHASAN SKD TWK CPNS [PART 9] - Kikiholmes

1. MA dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada lembaga tinggi negara. Namun, apabila ternyata pertimbangan itu tidak dimintakan, maka ….

   1. Kewenangan atas penyampaian pertimbangan tersebut tetap menjadi kewenangan MA
   2. Kewenangan atas penyampaian pertimbangan tersebut beralih ke DPR
   3. Kewenangan atas penyampaian pertimbangan tersebut beralih ke DPR dan DPD
   4. Kewenangan atas penyampaian pertimbangan tersebut beralih ke DPD
   5. Kewenangan atas penyampaian pertimbangan tersebut beralih ke Presiden
Jawaban A

Diminta ataupun tidak, MA dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada lembaga tinggi negara



2. Suatu kewenangan untuk penduduk agar dapat membuat suatu amandemen konstitusi apabila mereka mendapatkan 100.000 tanda tangan yang menyetujuinya dalam waktu 18 bulan disebut dengan …

   1. Petisi publik
   2. Petisi lokal
   3. Facultative referendum
   4. Obligatory referendum
   5. Referendum
Jawaban D

Obligatory referendum adalah suatu kewenangan untuk penduduk agar dapat membuat suatu amandemen konstitusi apabila mereka mendapatkan 100.000 tanda tangan yang menyetujuinya dalam waktu 18 bulan



3. Suatu model/ pola yang merupakan sistem berfikir sebagai upaya mewujudkan perubahan yang direncanakan sesuai dengan cita - cita kehidupan bermasyarakat menuju hari esok yang lebih baik secara kuantitas maupun kualitasnya dikenal dengan istilah …

   1. Pembangunan Indonesia
   2. Revolusi Mental
   3. Ideologi Dinamis
   4. Paradigma Pembangunan
   5. Pola Pembangunan
Jawaban D

Pengertian Paradigma Pembangunan adalah suatu model, pola yang merupakan sistem berfikir sebagai upaya mewujudkan perubahan yang direncanakan sesuai dengan cita - cita kehidupan bermasyarakat menuju hari esok yang lebih baik secara kuantitas maupun kualitasnya. Hakekat kedudukan Pancasila sebagai paradgima pembangunan nasional mengandung suatu konsekuensi bahwa di dalam semua aspek pembangunan, niai - nilai Pancasila harus mewarnai jiwa pembangunan baik dalam perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian, pengawasan maupun dalam evaluasinya . Pembangunan yang dilakukan di berbagai bidang kehidupan ini adalah untuk meningkatkan harkat dan martabat masyarakat Indonesia berdasarkan nilai kodrat manusia.



4. Rumusan pancasila berdasarkan pemikiran Ir. Soekarno termaktub dalam ....

   1. Sidang BPUPKI I
   2. Sidang BPUPKI II
   3. Batang Tubuh UUD 1945
   4. Mukaddimah UUD 1945
   5. Preambule UUD 1945
Jawaban D

Setelah melalui proses persidangan akhirnya rumusan Pancasila hasil penggalian Bung Karno tersebut berhasil dirumuskan untuk dicantumkan dalam Mukaddimah Undang - Undang Dasar 1945



5. Alasan mengapa UUD 1945 perlu di amandemen adalah …

   1. mutitafsir
   2. peran pemerintah masih sangat terbatas
   3. peran pemerintah sebelum amandemen sangat luas
   4. pasal yang belum mencakup tiga pokok permasalahan warga negara
   5. dinilai masih memiliki celah otoriter dari pemerintah dan belum terciptanya kebebasan beragama
Jawaban A

CUKUP JELAS



6. Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama …. bulan sejak UU No 12 Tahun 2008 diundangkan.

   1. 3
   2. 6
   3. 9
   4. 12
   5. 18
Jawaban D

Sejak berlakunya UU No. 12/2008, maka sengketa hasil pilkada ditangani oleh Mahkamah Konstitusi. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 236C UU No. 12/2008 yang berbunyi: "Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 [delapan belas] bulan sejak Undang - Undang ini diundangkan." Wewenang MK untuk menangani sengketa hasil pemilukada juga diatur dalam Pasal 29 ayat [1] huruf e ["UU 48/2009"] yang berbunyi: "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk kewenangan lain yang diberikan oleh undang - undang."



7. Adanya check and balances merupakan indikasi bahwa Indonesia menganut sistem pemerintahan ….

   1. presidensial
   2. parlementer
   3. demokratis
   4. campuran
   5. aristokrasi
Jawaban A

Dalam sistem pemerintahan presidensial, kedudukan eksekutif tak bertanggung jawab pada parlemen atau badan perwakilan rakyat. Adapun dasar hukum dari kekuasaan eksekutif dikembalikan kepada pemilihan rakyat. Sebagai kepala eksekutif, seorang presiden menunjuk pembantu - pembantunya yaitu para menteri untuk memimpin departemennya masing - masing dan mereka hanya bertanggung jawab kepada presiden. Negara yang terkenal penganut sistem ini adalah Amerika Serikat yaitu yang mempertahankan ajaran Montesquieu, di mana kedudukan tiga kekuasaan yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif yang terpisah satu sama lain secara tajam dan saling menguji serta saling mengadakan perimbangan.



8. Berikut ini adalah ciri hukum pidana :

   1. Mengatur hal - hal yang berupa pelanggaran dan kejahatan
   2. Meski tanpa pengaduan korban akan tetap diambil tindakan oleh pengadilan
   3. Penggugat adalah penuntut umum
   4. Mengatur hubungan antar anggota masyarakat dengan negara
   5. Semua jawaban di aas benar
Jawaban E

Keseluruhan opsi merupakan ciri hukum pidana.



9. Jika saya sebagai seorang yang ditugaskan untuk membawakan acara dan saya menanyakan pendapat tentang suatu hal kepada pendengar/penonton, maka pertanyaan itu termasuk dalam kelompok pertanyaan ….

   1. untuk mengontrol
   2. untuk mengaktifkan
   3. retoris
   4. alternatif
   5. persuasif
Jawaban A

Pertanyaan yang digunakan untuk mengetahui apakah pendengar masih memperhatikan/masih mendengar adalah pertanyaan untuk mengendalikan keadaan.



10. .Pada Sidang Majelis Umum PBB ke-17 tahun 1962, penyelesaian sengketa menemukan titik terang dengan dikeluarkannya Resolusi No. 1752 yang mengadopsi ”The New York Agreement” pada 21 September 1962. Selanjutnya, United Nations Executive Authority [UNTEA] sebagai badan yang diberi mandat oleh PBB untuk melakukan transfer kekuasaan Irian Jaya dari Belanda kepada Indonesia menjalankan tugasnya secara efektif mulai 1 Oktober 1962 yang berakhir pada tahun …

    1. 1962
    2. 1963
    3. 1964
    4. 1965
    5. 1966
Jawaban B

Pada Sidang Majelis Umum PBB ke-17 tahun 1962, penyelesaian sengketa menemukan titik terang dengan dikeluarkannya Resolusi No. 1752 yang mengadopsi ”The New York Agreement” pada 21 September 1962. Selanjutnya, United Nations Executive Authority [UNTEA] sebagai badan yang diberi mandat oleh PBB untuk melakukan transfer kekuasaan Irian Jaya dari Belanda kepada Indonesia menjalankan tugasnya secara efektif mulai 1 Oktober 1962 dan berakhir pada 1 Mei 1963.

Related Posts